Prabowomics adalah kerangka kebijakan yang merangkum gagasan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Dua prinsip intinya: kedaulatan ekonomi dan kemandirian strategis. Lima pilar: swasembada pangan-energi-air, hilirisasi, pertumbuhan 8%, MBG, dan pengentasan kemiskinan.
Harlah ke-28 PKB di JCC Senayan, akhir Juli 2026. Ribuan kader datang memakai kaos putih bertuliskan satu kata: Prabowonomics.
Presiden Prabowo hadir. Melihat kaos itu, reaksinya bukan bangga. “Tidak pantas pakai nama saya di situ,” katanya di atas panggung.
Tapi istilah itu sudah terlanjur menyebar. Dalam tiga hari, lebih dari 90 artikel dari detik, Kompas, CNN Indonesia, hingga CNBC Indonesia memberitakannya. Di X, tagar #KinerjaNyataPrabowo ikut ramai.
Pertanyaan yang muncul: apa sebenarnya Prabowonomics, dan apakah ini sekadar label politik atau benar-benar arah baru ekonomi Indonesia?
Dari Mana Istilah Prabowonomics Berasal?
Prabowomics bukan istilah yang lahir dari Istana.
Pertama kali mencuat di World Economic Forum Davos, Januari 2026. Presiden Prabowo memaparkan kerangka kebijakan ekonominya di depan pimpinan negara dan investor global. Setelah itu, istilah ini diadopsi PKB dan dijadikan tema Harlah ke-28 partai.
Cak Imin, ketua umum PKB, menjelaskan alasannya: “Terinspirasi kesungguhan Presiden Prabowo dalam meletakkan arah baru ekonomi.” PKB bahkan mengusulkan revisi 108 undang-undang yang dianggap menghambat transformasi ekonomi. Langkah yang oleh pengamat disebut sebagai manuver politik menuju Pilpres 2029.
Tapi apa isi dari kerangka ini?
Apa Saja Pilar Utama Prabowonomics?
Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, Prabowonomics berangkat dari dua prinsip inti: kedaulatan ekonomi dan kemandirian strategis. Indonesia tidak mau didikte negara atau pasar lain. Sumber daya sendiri harus dikelola sendiri.
Dari dua prinsip itu, turun lima pilar kebijakan.
Pilar pertama: swasembada pangan, energi, dan air. Pemerintah melanjutkan program food estate, subsidi pupuk tepat sasaran, biodiesel, dan percepatan energi baru terbarukan. Ini adalah fondasi ketahanan dasar sebelum melangkah ke level berikutnya.
Pilar kedua: hilirisasi dan industrialisasi. Tidak ada lagi ekspor bahan mentah. Mineral, pertanian, dan kelautan harus diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah. Hasilnya mulai terlihat: ekspor Indonesia naik 10,67% di Q2 2025.
Pilar ketiga: pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif. Target jangka panjang: 8% per tahun. Angka yang diperlukan Indonesia untuk keluar dari middle-income trap. Roadmap-nya: 5,8-6,5% di 2027, lalu menuju 8% di 2029.
Pilar keempat: investasi sumber daya manusia lewat Makan Bergizi Gratis. Program MBG mencakup 82,9 juta penerima. Siswa, ibu hamil, dan balita. Anggarannya Rp757,8 triliun di APBN 2026. Pemerintah melihat program ini bukan sekadar belanja sosial, melainkan penggerak ekonomi lokal lewat keterlibatan UMKM sebagai pemasok makanan.
Pilar kelima: pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Data tunggal dipakai agar bantuan lebih presisi. Target kemiskinan 2027: 6,0-6,5%. Angka kemiskinan 2025 sudah turun ke 8,47%, yang disebut sebagai yang terendah dalam sejarah Indonesia. Target pengangguran juga dipatok ke 4,3-4,87%.
Poin Penting
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Prinsip inti | Kedaulatan Ekonomi + Kemandirian Strategis |
| Jumlah pilar | 5 |
| Target pertumbuhan 2027 | 5,8-6,5% |
| Target pertumbuhan 2029 | 8% |
| Penerima MBG | 82,9 juta orang |
| Anggaran MBG (APBN 2026) | Rp757,8 triliun |
| Tingkat kemiskinan 2025 | 8,47% (terendah sejarah) |
| Target kemiskinan 2027 | 6,0-6,5% |
| Target pengangguran 2027 | 4,3-4,87% |
| Ekspor Q2 2025 | Naik 10,67% (efek hilirisasi) |
| Usulan PKB | Revisi 108 UU |
| ICOR | Masih tinggi (diakui Prabowo) |
| Kebocoran ekonomi | Rp1.000 triliun (diakui Prabowo) |
| Moody’s outlook | Negatif |
Apa Bedanya dengan Jokowinomics?
Jokowinomics, kerangka ekonomi era Presiden Joko Widodo, berfokus pada infrastruktur fisik: jalan tol, bendungan, kereta api. Dasarnya adalah konektivitas.
Prabowomics menggeser fokus ke kemandirian dalam negeri. Pangan, energi, industri pengolahan, dan SDM ditempatkan di depan. Logikanya: infrastruktur sudah dibangun, sekarang isinya yang harus diperkuat.
Keduanya punya target pertumbuhan tinggi. Tapi pendekatannya berbeda secara fundamental.
Kontroversi yang Mengiringi
Tidak semua respons positif.
Indopolitika, dalam analisis berjudul “Memberi Ikan atau Memberi Kail: Dilema Prabowonomics”, mengingatkan risiko nasionalisme ekonomi yang mahal. Proteksi berlebihan bisa membuat industri domestik tidak kompetitif.
Prabowo sendiri, dalam pidato di Harlah PKB, mengakui ICOR Indonesia masih tinggi dan kebocoran ekonomi mencapai Rp1.000 triliun. ICOR yang tinggi berarti setiap investasi menghasilkan pertumbuhan yang lebih kecil. Masalah struktural yang tidak bisa diperbaiki dengan retorika.
Apa yang Belum Terjawab?
Lima pilar Prabowonomics terdengar komprehensif. Tapi beberapa pertanyaan masih terbuka.
Revisi 108 UU yang diusulkan PKB: mana yang benar-benar prioritas dan mana yang sekadar wacana politik? Target pertumbuhan 8% membutuhkan investasi besar sementara kondisi fiskal global sedang tidak pasti. Program MBG seluas itu butuh eksekusi yang rapi di ribuan kecamatan.
Prabowomics belum menjadi dokumen resmi pemerintah. Ia lahir dari partai, diadopsi publik, dan ditanggapi dengan hati-hati oleh presiden yang namanya dipakai.
Yang jelas: kelima pilar ini sudah mulai dijalankan. Tinggal konsistensi yang akan menentukan apakah istilah ini akan dikenang sebagai arah baru, atau sekadar kaos putih yang dipakai sehari di JCC.
Pertanyaan Umum
Prabowomics adalah istilah yang merujuk pada kerangka kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Istilah ini pertama mencuat di World Economic Forum Davos Januari 2026, lalu diadopsi PKB sebagai tema Harlah ke-28. Kerangka ini menekankan kedaulatan ekonomi dan kemandirian strategis.
Lima pilarnya adalah: swasembada pangan, energi, dan air; hilirisasi dan industrialisasi; pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif (target 8%); investasi SDM lewat Makan Bergizi Gratis; dan pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Semua pilar ini sudah mulai dijalankan pemerintah.
Jokowinomics era Presiden Jokowi berfokus pada infrastruktur fisik seperti tol dan bendungan. Prabowonomics menggeser fokus ke kemandirian dalam negeri: pangan, energi, industri pengolahan, dan SDM. Perbedaan mendasar: dari konektivitas ke kemandirian strategis.
Kritik datang dari berbagai sisi. Dari politik: PKB dianggap memanfaatkan istilah ini untuk Pilpres 2029. Dari ekonomi: nasionalisme ekonomi berisiko mahal, ICOR masih tinggi, dan Moody’s memberi outlook negatif. Prabowo sendiri menolak istilah itu dipakai atas namanya.
Target jangka pendek (2027): pertumbuhan 5,8-6,5% dan kemiskinan 6,0-6,5%. Target jangka panjang (2029): pertumbuhan 8% untuk keluar dari middle-income trap. Pengangguran ditargetkan turun ke 4,3-4,87%.
