Danantara Indonesia adalah badan pengelola investasi milik negara yang dibentuk pada 24 Februari 2025 untuk mengonsolidasi aset BUMN dan dividennya. Kapasitas pengelolaan asetnya disebut mencapai US$1 triliun, dan lembaga ini menjadi payung bagi 1.044 BUMN.
Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Jakarta, 24 Juli 2026. Di sela kongres, Wakil Ketua Umum MUI Muhammad Cholil Nafis mengajukan gagasan baru: Danantara Syariah. Sebuah wadah yang akan mengkonsolidasi potensi ekonomi umat yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Gagasan itu membuat nama Danantara kembali ramai diperbincangkan.
Apa Itu Danantara Indonesia?
Danantara adalah singkatan dari Daya Anagata Nusantara, nama yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Daya berarti energi, Anagata berarti masa depan, dan Nusantara merujuk pada Indonesia. Lembaga ini diresmikan pada 24 Februari 2025, berkantor di Wisma Danantara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Fungsi utamanya satu: mengonsolidasi dan mengoptimalkan investasi pemerintah. Operasionalnya dijalankan lewat dua perusahaan induk. Danantara Asset Management menjadi holding operasional. Danantara Investment Management menjadi holding investasi. Direktur utamanya adalah Rosan Roeslani, dengan Pandu Sjahrir sebagai direktur investasi.
Berapa Besar Aset yang Dikelola?
Pada World Economic Forum 2026 di Davos, Presiden Prabowo menyebut kapasitas Danantara telah mencapai 1 triliun dolar AS, sejajar dengan pengelola dana global lainnya. Istilah Prabowonomics juga pertama mencuat dari forum yang sama, sebagai arah kebijakan ekonomi yang melatari pembentukan lembaga ini.
Saat ini Danantara mengelola 1.044 BUMN, angka yang disebut Prabowo akan dirasionalisasi menjadi maksimal sekitar 300 perusahaan. Tugas utama lembaga ini adalah mengelola dividen BUMN, menyetujui penambahan penyertaan modal, dan bersama Menteri BUMN membentuk holding baru.
Mengapa MUI Mengusulkan Danantara Syariah?
Menurut laporan Antara, MUI mengusulkan pembentukan Danantara Syariah sebagai holding khusus ekonomi umat. Cholil menilai potensi ekonomi syariah Indonesia masif, dari perbankan, asuransi, pasar modal, hingga zakat dan wakaf. Perputaran dana syariah yang dikelola negara mencapai sekitar Rp930 triliun, sementara yang dikelola swasta lebih dari Rp2.000 triliun.
“Ketika dikonsolidasi, maka kekuatan akan besar, cost of fund dalam proses bisnis akan lebih murah,” kata Cholil. MUI meminta Danantara menjadi super holding, dan Danantara Syariah menjadi holding yang menggerakkan ekonomi umat. Bagi MUI, konsolidasi menjadi titik awal dari kekuatan itu: biaya lebih murah, proyek yang dikerjakan lebih besar.
Kontroversi yang Belum Tuntas
Sejak awal, Danantara tidak lepas dari sorotan. BPK, BPKP, dan KPK tidak bisa langsung mengaudit arus keuangan BUMN setelah dipegang Danantara. Audit hanya bisa dilakukan dengan izin DPR. Kekhawatiran lain soal rangkap jabatan: sejumlah wakil menteri tercatat duduk sebagai komisaris BUMN.
Perbandingan dengan 1MDB Malaysia sempat mencuat. Namun peneliti CSIS Deni Friawan menilai keberhasilan lembaga ini bergantung pada independensi, transparansi, dan profesionalisme, seperti yang dijalankan Temasek Holdings Singapura.
Danantara Sekilas
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Nama resmi | Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara |
| Dibentuk | 24 Februari 2025 |
| Kantor pusat | Wisma Danantara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan |
| Direktur utama | Rosan Roeslani |
| Aset dikelola | US$1 triliun (klaim Prabowo di WEF 2026) |
| BUMN di bawahnya | 1.044 (dirasionalisasi jadi maksimal 300) |
| Holding | Danantara Asset Management + Danantara Investment Management |
| Usulan terbaru | Danantara Syariah dari MUI (KUII VIII, Juli 2026) |
Tanya Jawab Seputar Danantara
Danantara adalah badan pengelola investasi milik negara yang dibentuk 24 Februari 2025 untuk mengonsolidasi aset dan dividen BUMN. Nama resminya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dengan aset yang dikelola sebesar US$1 triliun.
Direktur utamanya adalah Rosan Roeslani. Dewan pengawas diketuai Erick Thohir, sementara Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo duduk di dewan pengarah. Pandu Sjahrir menjabat direktur investasi dan Dony Oskaria direktur operasi.
Mengelola dividen BUMN, menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal, serta bersama Menteri BUMN membentuk holding investasi dan holding operasional.
Danantara Syariah adalah gagasan MUI yang diusulkan di KUII VIII Juli 2026. Konsepnya menjadikan Danantara sebagai super holding, dengan Danantara Syariah sebagai holding khusus untuk mengkonsolidasi potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.
BPK, BPKP, dan KPK tidak dapat langsung mengaudit arus keuangan Danantara. Audit baru bisa dilakukan dengan izin DPR, sehingga transparansi lembaga ini menjadi sorotan.
Baca juga:
- Mengenal Prabowonomics, Arah Baru Ekonomi Indonesia: Kerangka kebijakan ekonomi yang melatari pembentukan Danantara
- Kenapa Rupiah Melemah ke Rp18.000 per Dolar AS?: Konteks tekanan nilai tukar di 2026
- Lipstick Effect Indonesia 2026: Perilaku konsumen di tengah tekanan ekonomi
Gagasan Danantara Syariah masih di atas kertas. Belum ada kejelasan soal modal, struktur, dan sumber dananya. Yang pasti: uang Rp2.000 triliun dari ekonomi umat tidak akan menunggu aturan main yang belum lahir.
